BERANDA :

Selasa, 05 Desember 2017

KPK akan memanggil Zumi Zola




Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) memastikan memanggil Gubernur Jambi Zumi Zola terkait dugaan pemulusan APBD Jambi tahun Anggaran 2018.

Lembaga antirasuah itu akan mengusut aliran suap terhadap anggota DPRD dari pejabat di pemerintah provinsi (pemprov).

''Yang pasti semua pihak yang dianggap perlu untuk diminta keterangan, karena dinilai penyidik memiliki informasi yang dibutuhkan untuk proses penyidikan, ya akan dipanggil,'' kata Kepala bagian pemberitaan dan publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK kuningan Jakarta Selatan.

Pengembangan kepada Zumi Zola diduga kuat lantaran Zumi Zola sempat menyampaikan rencana pendapatan daerah provinsi (Pemprov) Jambi. DPRD Provinsi Jambi diketahui menyetujui rencana  pendapatan daerah pada APBD 2018 Pemprov Jambi.

RAPBD tersebut disetujui oleh DPRD Jambi menjadi Rp 4.218.021.674.599 atau bertambah sebesar Rp 902.080.760.557 dari APBD sebelumnya.

Peningkatan anggaran itu diputuskan dalam sidang paripurna DPRD yang dipimpin oleh ketua DPRD Jambi H. Cornelius Buston di Ruang Rapat Paripurna DPRD provinsi Jambi.

''KPK meningkatkan status empat tersangka dalam kasus dugaan suap pemulusan APBD Pemprov Jambi tahun anggaran 2018 ini. Dua diantara yang ditetapkan sebagai tersangka yakni angggota DPRD proovinsi Jambi.

''KPK meningkatkan status penanganan perkara kepada penyidik serta meningkatkan 4 orang tersangka,'' kata wakil ketua KPK Basaria Panjaitan.

Menurut dia, Supriyono anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 telah menerima hadiah atau janji terkait pengesahan APBD Jambi 2018 dari Erwan, Plt Kadius PUPR Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifudin.

Dalam kasusu ini, KPK mengamankan uang sebesar Rp 4,7 miliar dari total suap yang diduga mencapai Rp 6 miliar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar