BERANDA :

Senin, 18 Desember 2017

Turki akan membuka kedutaan di Yerusalem Timur


kata kunci : Usai penyelenggaraan KTT Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI), di Istanbul, Turki, Presiden Recep Tayyib Erdogan merilis pernyataan agar Negaranya bisa membuka kedutaan di Yerusalem Timur.

Sementara itu, hasil KTT OKI sendiri meminta dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Prtesiden Erdogan Kepada anggota Partai AK mengatakan, Kantor Konsulat Jendral di Yerusalem sudah dipimpin diplomat setingkat Duta Besar.

Dengan izin Tuhan, akan tiba secara resmi, kita akan membuka kantor kedutaan disana (Yerusalem Timur),''ujara Erdogan.

Meski demikian, tak jelas bagaimana Erdogan akan mewujudkan rencana itu. Salah satu alasan adalah Israel mengendalikan seluruh Yerusalem dan menyebut kota itu sebagai ibu kota yang tak terpisahkan.

Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka. Wilayah itu direbut Israel dalam perang 1967 dan kemudian di aneksasi dalam sebuah tindakan yang tidak diakui secara Internasional.

Yerusalem, merupakan kota suci bagi tiga Agama yaitu Yahudi, Kristen dan Islam. Selama ini kedubes  asing berkantor di Tel, dan fakta tersebut mencerminkan status Yerusalem yang belum terselesaikan.

Sebuah Komunike yang dikeluarkan setelah pertemuan puncak KTT OKI yang dihadiri lebih dari 50 negara muslim,termaksud sekutu AS, mengatakan bahwa mereka menganggaop langkah Trump sebagai Deklarasi bahwa Washington menarik diri dari perannya sebagai sponsor perdamaian di Timur Tengah.

Dewan Keamanan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kini tengah mempertimbangkan sebuah rancangan resolusi yang menegaskan bahwa setiap perubahan status Yerusalem tidak memiliki dan harus dibatalkan. Langkah itu diambil atas tanggapan dan keputusan Amerika Serikat yang mengklaim yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Rancangan itu menegaskan bahwa ''setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Yerusalem tidak memiliki efek hukum tidak sah dan tidak berlaku lagi dan harus dibatalkan.

Para diplomat PBB mengatakan, mereka akan memperkirakan Amerika Serikat akan menggunakan hak Veto untuk memblokir resolusi tersebut, Sementara bagian besar, jika tidak semua, dari 14 anggota dewan lainnya diharapkan dapat mendukung rancangan resolusi tersebut.

Sumber dari : liputan6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar